Wawancara Eksklusif Dengan Budi S. Soepandji : Bela Negara Diatur UUD’45

bss2Oleh: Rafdi N El-Hasan

Salah satu agenda utama Departemen Pertahanan 2008 adalah mengajukan RUU Komponen Cadangan ke tahap legislasi. Tema penting yang muncul sejak awal dari RUU ini adalah rencana penerapan bela negara. Inti RUU itu adalah memanfaatkan potensi warga sipil untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Departemen Pertahanan, Budi Susilo Soepandji, mengungkapkan kehadiran aturan ini penting dalam upaya membangun sistem pertahanan negara. Ini karena berdasarkan UUD 1945, Indonesia memang menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Apa latar belakang munculnya RUU ini? Bagaimana juga tugas Direktorat Jenderal Potensi Perhananan? INNChannels mewawancarai secara khusus Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji di ruang kerjanya, Kamis (4/1). Berikut petikannya:

Bagaimana mulanya RUU Komponen Cadangan ini muncul?

Ini sebenarnya gagasan lama. Persiapannya dijalankan melalui pokok-pokok pikiran, naskah-naskah akademik, sosialisasi, dan sekarang memang masih rancangan. Belum masuk lagi dalam proses legislasi. Kita harapkan sudah ke DPR antara Januari dan Februari ini.

Gagasan awalnya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban dalam bela negara. Juga bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Gagasan ini juga merujuk pada UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bahwa negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Jadi, dari sana kita bisa baca bahwa komponen pertahanan ada tiga, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Konsepsi Departemen Pertahanan sendiri tentang bela negara sebenarnya seperti apa?

Memang konsep bela negara itu spektrumnya sangat luas sekali. Tetapi konsep kami tentunya angkat senjata. Karena itu, komponen cadangan yang penekanannya pada bela negara, ya tugasnya adalah dalam operasi militer.

Warga sipil juga harus mengerti dalam hal ini. Karena komponen cadangan ini berasal dari warga sipil, dalam berperang keterlibatan mereka dilindungi UU. Itu berbeda dengan warga sipil misalnya, yang statusnya tidak sebagai komponen cadangan.

Artinya, komponen cadangan memang dipersiapkan untuk berperang?

Ya. Tetapi tidak itu saja. Karena dilatih secara militer, mereka akan lebih tangguh dan siap dalam keadaan kapan saja untuk menanggulangi ancaman yang tidak direncanakan itu. Dalam hal ini, tidak perlu dimobilisasi. Perang harus dimobilisasi dulu. Diperhatikan dulu UU-nya, disetujui DPR dan diputuskan presiden. Jadi, ada proses persiapannya dulu.

Apa yang dimaksud dengan ancaman dalam hal ini?

Ada dua jenis ancaman. Yaitu ancaman tradisional dan non-tradisional. Contoh ancaman non-tradisional adalah bencana alam. Negara kita ini kan sering dapat bencana. Mulai dari gempa, banjir dan seterusnya. Dalam keadaan darurat bencana alam, militer sering dikerahkan.

Kalau ancaman non-tradisonal semacam itu, kita harus bisa menghadapinya, sekalipun tidak direncanakan memang. Tapi kalau ancaman tradisional, ya itulah perang. Ancaman dari luar.

Bagaimana dengan ancaman dari gerakan separatis sendiri?

Itu yang tidak banyak disetujui oleh berbagai kalangan. Saya sendiri sebenarnya juga mempertanyakan itu. Hal ini memang tidak dicantumkan dalam undang-undang.

Jika ancaman dari gerakan separatis yang sangat besar misalnya, yang juga melibatkan pihak asing?

Itu yang akan kita diskusikan di DPR nanti, setelah RUU Komponen Cadangan berada di tangan mereka.

Melihat nama Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, apa yang paling signifikan dari tugas dan fungsi direktorat ini?

Potensi Pertahanan sebenarnya mengurusi yang non-militer. Jadi, aspek bela negaranya dalam non-militer. Aspek sumber daya manusia. Jadi kerjanya memang lebih banyak bersentuhan dengan masalah-masalah bela negara orang-orang sipil.

Oleh karena itu, membenahinya ada aspek strategis. Itu urusannya undang-undang. Ada juga yang namanya aspek koordinatif. Kita mengundang atau melibatkan pihak-pihak yang strategis juga, seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, ahli-ahli ekonomi.

Mereka ditatar di sini. Dari Departemen Pertahanan ada yang namanya matra laut, matra darat, dan matra udara. Jadi, mereka berkoordinasi di sini.

Di masyarakat sendiri ‘kan sudah lama ada yang namanya Hansip (saat ini sudah berubah menjadi Linmas). Itu ‘kan potensi pertahanan juga. Di perguruan tinggi juga ada yang namanya Menwa. Pramuka juga demikian. Status mereka sekarang seperti apa? Apa itu menjadi urusannya Potensi Pertahanan juga?

Soal Menwa, menurut SKB dari tiga menteri, dibina oleh tiga departemen yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertahanan, dan Departemen Dalam Negeri. Alasan melibatkan tiga departemen itu karena statusnya masih mahasiswa.

Dalam prinsip-prinsip bela negara, mereka juga ditatar di sini. Mereka harus mendapat izin dulu dari rektor. Kita di sini hanya memberikan aspek dari bela negaranya. Bagusnya, Menwa sudah mengawalinya. Mereka sanggup sebagai volunteer.

Demikian juga pramuka. Kalau pramuka sifatnya agak lebih soft. Menwa punya aspek intelektualitasnya. Jadi, Depdiknas membina Menwa sebagai bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa.

Peran Depdagri sendiri berkaitan dengan otonomi daerah. Menwa ada di mana-mana di Indonesia. Kegiatannya bersentuhan dengan masyarakat. Tidak ekslusif hanya di dalam kampus mereka saja.

Jadi, karena itu kegiatan mereka juga harus sepengetahuan Depdagri. Dalam sisi pembinaannya, Dedagri juga sedang mengkajinya.

Sedangkan Departemen Pertahanan juga memberikan masukan-masukan yang sifatnya soft. Prinsip-prinsip bela negara dalam undang-undang yang sekarang juga dalam proses rancangan, Menwa akan dimasukkan sebagai komponen pendukung.

Mereka bukan sebagai combatant. Namun, bagi anggota Menwa yang bekerja dengan keahlian tertentu mereka juga bisa menjadi komponen cadangan.

Kita teruskan ke Linmas (dulu Hansip). Linmas sebagai civil defense berada di bawah Depdagri. Namun dalam hal ini Depdagri sama Potensi Pertahanan sering saling bersentuhan. Karena itulah ada yang namanya program antardepartemen. Jadi, penggunaan Linmas sendiri merupakan wewenangnya Depdagri.

Di luar negeri juga ada yang namanya civil defense. Lazimnya ia berada di bawah wewenang Depdagri. Kerjanya bukan berperang. Di luar negeri, civil defense ini memiliki berbagai keahlian. Dari kemampuannya dalam berteknologi hingga aspek keahlian adalah psikologi.

Namun, karena Depdagri tidak punya ruang waktu untuk mengurus mereka, Depdagri meminta Potensi Pertahanan dalam memberikan prinsip-prinsip bela negara.

Sekarang, hal yang semacam itu sebenarnya masih dalam konseptual. Ini memang belum berjalan. Keberadaan mereka diatur dalam RUU Komponen Pendukung, yang sekarang masih dalam tahap kajian di tingkat akademik.

About these ads

9 responses to “Wawancara Eksklusif Dengan Budi S. Soepandji : Bela Negara Diatur UUD’45

  1. Terima kasih Pak Budi……..perjuangkan terus RUU Komcad dan Komduk supaya rakyat mempunyai jiwa bela negara karena kami merasakan semangatnya sudah luntur.

  2. Hallo Pak Budi Susilo Soepandji,

    Saat menyaksikan tayangan TVRI mengenai pemaparan wawasan berkebangsaan tentang Bela Negara tahun lalu oleh Bpk. Budi Susilo Supandji, ternyata selama ini pemahaman saya keliru. Yang menurut saya beranggapan bahwa Bela Negara adalah merupakan kewajiban setiap warga Indonesia untuk membela bangsa dan kedaulatan NKRI, dari serangan / intervensi negara luar secara militer.

    Wawasan NKRI yang wajib kita pertahankan bukan hanya sekedar batas wilayah negara Indonesia. Tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan masyarakatnya, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, ideologi, teknologi, bahasa, kekayaan alam, SDM, agama, politik, hukum, dsb.

    Terima Kasih

    Dody Yanuar

  3. Resimen Mahasiswa siap masuk KOmCad. cuma perjuangkan dulu RUU KOmCAD. Kami adalah bagian dari rakyat terlatih, bagian dari komponen cadangan. tapi kenapa UU komcad yang sudah ada kembali dikebiri???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s